Jakarta – Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan (AI) telah mulai mengubah lanskap kompetensi yang dibutuhkan di sektor hukum. Kini, mahasiswa hukum tidak hanya dituntut untuk menguasai teori dan regulasi, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi yang semakin mendominasi proses transaksi, penyusunan dokumen, dan pelayanan hukum.
Dengan adanya perubahan ini, institusi pendidikan hukum mulai mengintegrasikan materi yang berkaitan dengan teknologi digital ke dalam kurikulum mereka. Aspek hukum terkait teknologi, transaksi elektronik, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, hingga konstitusionalisme digital kini menjadi fokus penting yang harus dipelajari oleh para mahasiswa.
Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya menjadi salah satu lembaga yang mengadaptasi kurikulum ini dalam rencana pembelajaran mereka untuk tahun 2025. Proses pembelajaran tidak hanya membahas aspek hukum yang berlaku di dunia digital, tetapi juga menghubungkannya dengan perkembangan kecerdasan buatan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Perubahan dalam pendekatan pendidikan hukum ini mendapat pengakuan yang positif. FH Unika Atma Jaya berhasil meraih penghargaan sebagai Inisiator Kampus Penggerak Literasi Hukum Digital 2026 dalam ajang Top Indonesian Law Schools 2026, menunjukkan komitmen mereka dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang relevan.
Putri Purbasari R.M., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Unika Atma Jaya, menyatakan bahwa perkembangan teknologi membuat pemikiran hukum tetap menjadi komponen yang sangat penting dalam pendidikan.
“Di tengah kehadiran kecerdasan buatan (AI generatif) dan otomatisasi dalam penyusunan dokumen hukum, nilai utama dari lulusan FH UAJ adalah kemampuan penalaran hukum yang mendalam, integritas, dan rasa empati terhadap keadilan yang tidak dapat digantikan oleh mesin,” ungkapnya pada Rabu, 30 September 2026.
Di luar pembelajaran di kelas, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman praktis melalui Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Aktivitas ini mencakup penyusunan kontrak, pembuatan memorandum hukum, legal due diligence, serta perancangan dokumen yang relevan dengan kebutuhan hukum dalam konteks digital.
Kebutuhan akan kompetensi ini juga tercermin dari meningkatnya penggunaan transaksi elektronik. Mahasiswa diharuskan untuk memahami berbagai isu seperti kontrak elektronik, perlindungan data konsumen, keamanan transaksi online, serta potensi sengketa yang dapat muncul akibat aktivitas digital.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga diwujudkan melalui Massive Open Online Courses (MOOC), termasuk pembelajaran melalui platform seperti Coursera yang dapat diintegrasikan dengan mata kuliah tertentu. Materi yang diajarkan mencakup hukum siber, perlindungan data, serta etika dalam kecerdasan buatan, yang kemudian dikaitkan dengan pemahaman terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Realme 16 5G Resmi Meluncur: Ditenagai Baterai Jumbo 7.000mAh dengan Desain Elegan Mirip iPhone Air
➡️ Baca Juga: Ransomware 2025 Bisa Kunci HP Kamu Dalam 3 Detik, Ini Faktanya
