Papua Muda Progresif menyampaikan seruan mendesak kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat untuk mengambil langkah nyata dalam menghentikan kekerasan serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat sipil di Papua Pegunungan.
Seruan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang bertemakan “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang berlangsung di Wamena, Papua Pegunungan, pada hari Sabtu, 26 September 2026.
Forum ini melibatkan beragam unsur, termasuk akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislator, aktivis hak asasi manusia, pemuda, mahasiswa, serta perwakilan TNI dan Polri. Hasil dari pertemuan ini adalah tiga rekomendasi penting yang berkaitan dengan situasi keamanan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Papua perlu dibahas secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
“Penting bagi pemerintah untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai konflik yang berlangsung di Papua, agar kita dapat mencari solusi damai. Jangan biarkan konflik ini terus berlanjut tanpa adanya dialog,” tegas Yops.
Ia menambahkan bahwa keresahan yang muncul akibat situasi keamanan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Papua, tetapi juga oleh masyarakat non-Papua. Oleh karena itu, dialog dianggap sangat penting untuk menjembatani beragam pandangan dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian.
“Tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk mencari solusi terbaik guna mengakhiri konflik ini. Itulah harapan kami,” ungkapnya.
Rekomendasi dari Papua Muda Progresif
Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mengharapkan agar lembaga-lembaga tersebut segera menyusun regulasi daerah yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.
Rekomendasi kedua meminta agar eksekutif, legislatif, dan yudikatif menciptakan ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dialog yang dimaksud diharapkan mampu membahas isu-isu terkait kekerasan, konflik sosial, politik, hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.
Sementara itu, rekomendasi ketiga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk segera menghentikan tindakan kekerasan, khususnya yang dapat membahayakan masyarakat sipil.
Forum ini juga mengajak semua pihak untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Kristen dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Yops menjelaskan bahwa Papua Muda Progresif sengaja memilih pendekatan dialog dan diskusi intelektual sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka.
➡️ Baca Juga: AHY Maju Pilpres 2029, Gerindra: Setiap Partai Memiliki Kebebasan Tanpa Larangan
➡️ Baca Juga: Tel Aviv Terlihat Suram Pasca Serangan Rudal Iran: Simak Penampakan Terkini Kota tersebut
