Jakarta – Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Instruksi Gubernur Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 yang melarang angkutan batubara melewati jalan umum kini mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan.
Kebijakan yang mulai efektif pada 1 Januari 2026 ini dipandang tidak hanya mempengaruhi kelancaran transportasi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.
Surya Vandiantara, seorang pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kerusakan infrastruktur. Namun, penerapan kebijakan ini justru dapat menimbulkan konsekuensi strategis yang lebih signifikan.
Distribusi batubara, yang merupakan sumber energi utama bagi pembangkit listrik, kini mulai mengalami gangguan yang serius.
Dia menegaskan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan sudah mulai dirasakan secara nyata di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa distribusi batubara ke sembilan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Sumatera bagian selatan telah terganggu, padahal PLTU tersebut menjadi tulang punggung pasokan listrik di kawasan itu.
“Ini bukan sekadar kekhawatiran belaka. Gangguan pasokan sudah terjadi dan bahkan mendorong adanya dispensasi distribusi. Jika keadaan ini berlanjut, stabilitas pasokan listrik sangat berisiko terganggu,” ungkapnya kepada wartawan pada Selasa, 21 April 2026.
Lebih lanjut, meskipun niat pemerintah daerah untuk menjaga kualitas infrastruktur dan mengurangi kemacetan dapat dimengerti, pendekatan kebijakan yang diterapkan dinilai kurang mempertimbangkan aspek strategis dari sektor energi yang memiliki dampak luas hingga ke tingkat nasional.
Di samping itu, kebijakan ini juga dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang saat ini mendorong percepatan pembangunan sektor ketenagalistrikan.
Pemerintah pusat saat ini tengah melaksanakan berbagai agenda strategis, termasuk penambahan kapasitas listrik sekitar 71 gigawatt dalam dekade mendatang, elektrifikasi penuh ribuan desa pada periode 2029–2030, penguatan kemandirian energi nasional, serta percepatan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih.
Dalam kerangka tersebut, kelancaran distribusi energi primer seperti batubara tetap menjadi fondasi utama, terutama selama masa transisi energi yang masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap.
“Terjadi ketidaksinkronan dalam kebijakan. Sementara pemerintah pusat mendorong peningkatan produksi listrik secara masif, di sisi lain distribusi bahan baku utamanya justru mengalami kendala di tingkat daerah,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Harga Buyback Emas Antam Turun Rp50.000 Hari Ini, Jumat 30 Januari 2023
➡️ Baca Juga: Eden Hazard Sebut Real Madrid Klub Terbaik dalam Karirnya, Bukan Chelsea
