Pejabat Eselon II Banda Aceh Diamankan karena Dugaan Hubungan Sesama Jenis, Diperiksa Intensif

Dave Clary3 menit ago

0 1 minute read

Pejabat Eselon II Banda Aceh Diamankan karena Dugaan Hubungan Sesama Jenis, Diperiksa Intensif

Seorang pejabat eselon II dari Pemerintah Kota Banda Aceh telah ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) setempat.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan dugaan hubungan sesama jenis yang melibatkan pejabat tersebut. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengonfirmasi bahwa pejabat yang bekerja di Inspektorat Banda Aceh itu saat ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif.

“Benar, saya baru kembali dari luar daerah dan memang situasi ini terjadi. Namun, saya belum mendapatkan informasi lengkap karena semuanya masih dalam proses. Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Satpol PP,” jelasnya saat diwawancarai.

Sumber yang beredar menyebutkan bahwa pejabat tersebut ditangkap bersama seorang individu non-ASN pada Rabu, 12 Agustus 2026. Keduanya kini berada di Kantor Satpol PP-WH Kota Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Ketika saya berada di Batam, mereka ditangkap, dan sekarang keduanya sudah di Satpol PP,” tambah Illiza.

Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh tidak akan menerapkan kebijakan pilih kasih dalam penegakan hukum dan akan menyerahkan semua proses pemeriksaan kepada instansi yang berwenang.

“Kami berkomitmen untuk tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Illiza juga menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini penting untuk memastikan fakta yang terjadi dan untuk menentukan langkah hukum yang harus diambil selanjutnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah kota belum mengambil keputusan mengenai status kepegawaian pejabat tersebut, mengingat proses pemeriksaan masih berlangsung.

Ia menekankan bahwa tindakan lanjutan terkait status aparatur sipil negara akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.