Komisi VIII Terima Aspirasi Pesantren DIY, Fokus pada Kesejahteraan Pengajar dan Sarana Digital

Dave Clary3 jam ago

1 1 minute read

Komisi VIII Terima Aspirasi Pesantren DIY, Fokus pada Kesejahteraan Pengajar dan Sarana Digital

Komisi VIII DPR RI telah menerima berbagai aspirasi dari pondok pesantren yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Aspirasi tersebut mencakup penguatan ekosistem pendidikan di pesantren, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan pengajar, perbaikan infrastruktur, serta penyediaan sarana pembelajaran digital.

Aspirasi tersebut disampaikan oleh sejumlah perwakilan pondok pesantren dalam acara dialog bersama Komisi VIII DPR RI. Kunjungan kerja spesifik ini berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY pada hari Kamis, 24 September 2026.

Dalam dialog tersebut, hadir perwakilan dari Pondok Pesantren (PP) Mahasiswa Graha Cendikia Sleman, PP Mahasiswa Ar-Royyan Baitul Hamdi di Kota Yogyakarta, PP Al-Furqon Bantul, PP Maidanul Qur’an Kota Yogyakarta, PP Nurul Ummah Dua di Kulon Progo, serta beberapa pesantren lainnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa semua masukan yang diterima akan dijadikan bahan diskusi lebih lanjut oleh Komisi VIII bersama pemerintah. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing pesantren dalam pengambilan keputusan.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kesejahteraan para guru, pengajar, dan ustaz. Abdul Wachid mengungkapkan bahwa masih banyak tenaga pendidik di pesantren yang menghadapi tantangan terkait kesejahteraan mereka, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Kesejahteraan guru dan pengajar di pesantren hingga saat ini masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Khususnya terkait dengan masalah kesejahteraan yang sangat minim. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hal ini, terlebih dalam pembahasan anggaran,” tegas Abdul Wachid.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan untuk tenaga pendidik harus memperhatikan klasifikasi dan kondisi masing-masing guru atau ustaz, agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Di samping tenaga pendidik, kondisi infrastruktur di banyak pesantren juga menjadi perhatian serius. Abdul Wachid mencatat bahwa masih ada pondok pesantren yang telah beroperasi cukup lama namun memerlukan bantuan untuk memperbarui fasilitas bangunan yang digunakan dalam kegiatan pendidikan.

“Banyak pondok pesantren yang membutuhkan dukungan terkait kondisi bangunan yang telah lama dan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Ini juga penting agar gedung-gedungnya lebih kokoh dan kuat, sehingga lingkungan belajar menjadi lebih nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan infrastruktur sangat diperlukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi santri, terutama bagi pesantren-pesantren yang membutuhkan perbaikan pada bangunan mereka.