Jakarta – Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan situasi terkini di Timur Tengah serta meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak.
Pertemuan ini berlangsung di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta, pada hari Senin, 27 April 2026. Dalam suasana akrab, kedua pihak membahas berbagai isu penting yang dapat mempererat hubungan antara kedua negara.
Megawati didampingi oleh beberapa tokoh penting, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, Rokhmin Dahuri, serta politisi PDIP M.Guntur Romli, yang turut serta dalam diskusi tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap dialog yang berlangsung.
Dalam pembicaraan, Al-Khalidy mengingatkan kembali akan kunjungan bersejarah Presiden Soekarno ke Baghdad pada tahun 1961, yang disambut dengan hangat oleh Perdana Menteri Irak saat itu, Mayor Jenderal Abdel Karim Qassim. Kunjungan ini memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan diplomatik dan solidaritas antar negara di dunia ketiga.
“Kami masih menyimpan film dokumenter yang merekam kunjungan bersejarah tersebut,” ungkap Al-Khalidy, menandakan betapa berharganya momen tersebut bagi kedua negara.
Kunjungan Soekarno ke Irak pada tahun 1961 bukan hanya sekadar perjalanan diplomatik, tetapi juga merupakan simbol dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan penguatan solidaritas negara-negara yang memiliki visi serupa.
Sejak hubungan diplomatik resmi dibentuk pada tahun 1950, Irak telah menjadi salah satu negara yang cepat mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan de jure terjadi pada tahun 1947, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad dibuka pada 27 Maret 1950 untuk mendorong kerjasama bilateral yang lebih erat.
“Hubungan antara Indonesia dan Irak telah memasuki tahun ke-76. Kami berharap hubungan ini tetap kuat dan harmonis. Kami juga menghargai sikap Ibu Megawati saat menjabat sebagai presiden yang menolak agresi terhadap Irak pada tahun 2003,” ujar Al-Khalidy, menegaskan pentingnya sikap Indonesia dalam konteks geopolitik.
Menyinggung konflik terkini di Timur Tengah, Al-Khalidy menyampaikan pernyataan resmi pemerintah Irak yang mengutuk serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Sikap ini menunjukkan komitmen Irak untuk menjaga perdamaian di kawasan.
“Pemerintah kami dengan tegas mengutuk serangan AS dan Israel terhadap Iran, dan juga mengutuk balasan serangan dari Iran terhadap negara-negara tetangga. Kami menolak perang dan lebih memilih jalur dialog serta negosiasi untuk mencapai perdamaian,” tegas Al-Khalidy.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri juga mengekspresikan pandangannya bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang merdeka. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan prinsip-prinsip dasar Dasa Sila Bandung.
Megawati tidak ragu untuk mengingat kembali penolakannya terhadap agresi AS di Irak pada tahun 2003, menunjukkan konsistensi sikapnya dalam membela kedaulatan negara-negara yang sedang menghadapi ancaman.
Melalui pertemuan ini, terlihat jelas bahwa hubungan antara Indonesia dan Irak tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga mengandung nilai-nilai solidaritas yang mendalam. Kedua negara memiliki sejarah panjang yang saling menguntungkan dan saling mendukung dalam berbagai aspek.
Dengan semangat yang sama, diharapkan hubungan ini dapat terus berkembang, tidak hanya dalam hal diplomasi, tetapi juga dalam bidang ekonomi, budaya, dan masyarakat. Dialog yang berlangsung antara Megawati dan Al-Khalidy merupakan langkah positif menuju penguatan kerjasama yang lebih erat di masa depan.
Dalam konteks yang lebih luas, penolakan Megawati terhadap agresi AS tahun 2003 tetap menjadi pengingat akan pentingnya kedaulatan dan hak negara-negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini adalah sikap yang harus terus dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin di seluruh dunia, terutama di tengah ketegangan yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia.
Dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali solidaritas dan kerjasama antara Indonesia dan Irak, serta negara-negara lain yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia.
➡️ Baca Juga: PWI Mengecam Intimidasi Wartawan saat Laga Malut United vs PSM, Video Dipaksa Hapus
➡️ Baca Juga: Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Bencana Alam dan Perubahan Iklim yang Meningkat
