Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki dana yang mencukupi untuk melunasi kewajiban utang kereta cepat Whoosh. Ini akan dilakukan setelah proses pengalihan yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September mendatang.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak perlu mencari investor baru untuk membiayai utang tersebut. Sumber dana untuk pembayaran utang telah tersedia melalui perusahaan-perusahaan BUMN yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.
“Uangnya sudah ada,” tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026.
Dia menambahkan bahwa setelah pengalihan dilakukan, tanggung jawab atas utang kereta cepat akan diserahkan kepada salah satu perusahaan Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan.
Menurut Purbaya, perusahaan yang ditunjuk memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang tersebut. Sebagai contoh, salah satu perusahaan SMV dapat mencatatkan keuntungan tahunan antara Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun.
Purbaya juga mencatat bahwa SMV yang akan mengelola kereta cepat di masa depan diperkirakan mampu menghasilkan keuntungan bersih hingga Rp 800 miliar per tahun.
“Ini sudah lebih dari cukup untuk membayar utang yang ada saat ini. Nanti kita akan hitung lebih lanjut,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa proses pengalihan kereta cepat kepada Kementerian Keuangan tidak akan melibatkan transaksi pembayaran kepada Danantara Indonesia. Kementerian Keuangan akan menerima penyertaan ekuitas dengan nilai nol rupiah, tetapi akan mengambil alih tanggung jawab atas kewajiban utang kereta cepat tersebut.
“Itu artinya penyertaan ekuitas yang diberikan kepada saya bernilai nol rupiah. Saya yang bertanggung jawab atas utang di masa depan. Jadi, tidak ada biaya yang harus saya tanggung,” lanjut Purbaya.
Dia menegaskan bahwa penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat selesai. Pemerintah akan terlebih dahulu menghitung total kewajiban dan menentukan perusahaan BUMN mana yang akan bertanggung jawab untuk pembayaran utang tersebut.
“Yang jelas, kami tidak akan melakukan pembayaran kepada Danantara untuk penyerahan ini,” tegasnya.
Meskipun demikian, Purbaya belum mengungkapkan nama perusahaan SMV yang akan ditunjuk untuk menangani kewajiban pembayaran utang kereta cepat tersebut.
➡️ Baca Juga: Aksi 27 Agustus: Pertahankan Kekuatan dan Stabilitas Indonesia Tanpa Celah
➡️ Baca Juga: Xiaomi Perluas Uji Global HyperOS 3.1 Berbasis Android 16 ke 11 Perangkat, Simak Daftarnya!
