Negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, kini mempertimbangkan untuk meninggalkan Dolar AS dalam transaksi perdagangan minyak mentah mereka. Mereka berencana untuk beralih menggunakan Yuan China sebagai alternatif, terutama sebagai respons terhadap tekanan yang diberikan kepada Washington DC untuk meningkatkan dukungan keuangan.
Salah satu negara yang mengambil langkah ini adalah Uni Emirat Arab (UEA), yang terletak di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan yang diadakan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama, mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai “ancaman tersirat” untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar AS, yang menunjukkan adanya pergeseran serius dalam kebijakan moneternya.
“Kami sangat memerlukan dukungan keuangan untuk mencegah krisis likuiditas yang dapat diakibatkan oleh dampak ekonomi dari konflik AS dengan Iran yang semakin memburuk. Jika (AS) tidak dapat memberikan bantuan, kami tidak akan ragu untuk segera beralih ke Yuan,” ungkapnya, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber.
Iran telah menerapkan strategi tekanan asimetris yang bertujuan untuk meningkatkan beban ekonomi bagi AS dan sekutunya. UEA menjadi salah satu negara yang merasakan dampak paling besar dari balasan Iran terhadap kehadiran militer AS, dengan lebih dari 2.800 drone dan rudal yang dilaporkan telah diluncurkan ke wilayahnya.
Departemen Keuangan AS mungkin memiliki opsi untuk menawarkan pertukaran mata uang, meskipun pengaturan semacam ini biasanya ditangani oleh Federal Reserve, yang merupakan bank sentral AS.
Namun, kabar bahwa persetujuan dari The Fed untuk UEA tidak mungkin akan terjadi. Hal ini merujuk pada preseden tahun lalu ketika Departemen Keuangan mengatur paket bantuan senilai US$20 miliar bagi Argentina menjelang pemilihan presiden, yang menunjukkan betapa rumitnya proses ini.
Pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya pernah mengusulkan agar negara-negara Teluk mengambil sebagian tanggung jawab untuk mendanai konflik melawan Iran. Diperkirakan, AS telah membelanjakan sekitar US$2 miliar per hari selama 40 hari pertama dari konflik tersebut.
Ketidakpuasan negara-negara Arab terhadap kebijakan AS yang dianggap tidak konsisten semakin mencuat dalam komentar publik dari berbagai tokoh yang terkait dengan pemerintahan negara-negara Teluk.
Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, bahkan menyerukan penutupan pangkalan militer AS di negaranya. Menurutnya, kehadiran pangkalan tersebut lebih menjadi beban daripada aset strategis bagi UEA.
➡️ Baca Juga: Luhut Menyatakan Iran Sebagai Bangsa Kuat dengan Teknologi Drone Bawah Laut yang Canggih
➡️ Baca Juga: Sahroni Kembali Berinteraksi dengan Masyarakat untuk Menampung Aspirasi Setelah Jadi Anggota DPR
