Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, mengingatkan kepada pihak sekolah untuk segera melaporkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika menu makanan bergizi (MBG) yang diterima tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Apabila makanan yang diterima tidak memenuhi standar, kepala sekolah berhak untuk mengajukan komplain. Jika keluhan terjadi secara berulang, SPPG dapat dikenakan tindakan penutupan,” ungkap Zulhas saat melakukan kunjungan ke MAN 2 dan SMAN 1 Kota Probolinggo pada tanggal 25 April 2026, seperti yang dilaporkan oleh ANTARA.
Zulhas menegaskan bahwa sekolah memiliki hak penuh untuk menolak makanan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pentingnya menjaga kualitas makanan dalam program MBG sangatlah krusial, karena hal ini berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Ia juga menekankan agar semua penyedia layanan makanan atau SPPG tetap disiplin dalam menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
“Saya juga mengimbau agar pihak sekolah tidak terburu-buru menyebarkan temuan mengenai masalah makanan melalui media sosial, sehingga tidak perlu membuat konten terkait hal tersebut,” jelasnya.
Menurut Zulhas, langkah yang lebih bijak adalah langsung menyampaikan keluhan kepada SPPG untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyajian menu MBG.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menambahkan bahwa ia mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara rutin mengunjungi berbagai daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah berlangsung dengan baik.
“Saya diarahkan Presiden untuk melakukan kunjungan ke daerah setidaknya tiga kali dalam seminggu. Setelah dari Semarang, hari ini saya berada di Probolinggo dan Pasuruan, dan besok akan melanjutkan ke Palembang dan Balikpapan,” ujarnya.
Kunjungan Menko Pangan juga mencakup pengecekan ketersediaan pupuk, harga gabah, serta memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan senang dengan makanan yang mereka terima.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kasus keracunan makanan di sekolah-sekolah.
“Setiap sekolah telah dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan. Jika terdapat indikasi bahwa makanan tidak layak untuk dikonsumsi, sekolah berhak untuk menolak makanan tersebut,” tambahnya.
Dalam kunjungan kerjanya, Zulhas juga memeriksa pengelolaan limbah dari dapur penyedia makanan agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. Limbah organik juga harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.
➡️ Baca Juga: Jadwal Final Thailand Masters 2026: Peluang Indonesia Borong 4 Gelar Juara
➡️ Baca Juga: 12 Fakta Smart Home 2025 yang Bikin Rumah Kamu Jadi Robot
