Polemik mengenai tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali memanas. Tim hukum Presiden mendesak pihak kepolisian untuk tidak hanya fokus pada para tersangka, tetapi juga menginvestigasi dugaan adanya pihak yang bertindak sebagai “dalang” di balik isu ini.
Ketua Tim Hukum Jokowi yang juga menjabat sebagai Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, secara tegas mengingatkan penyidik dari Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyelidiki aliran dana yang diduga menjadi motor penggerak kasus ini.
“Panggilan terhadap kami dimaksudkan untuk memperjelas isi dari kesepakatan terkait restorative justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar,” ujarnya pada hari Senin, 30 Maret 2026.
Ade menekankan bahwa isu yang beredar di media sosial tentang adanya pihak yang mendanai penyebaran tuduhan ini tidak boleh dianggap sepele. Dia mendorong agar hal tersebut diusut lebih dalam hingga melibatkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Saya mendengar kabar tentang sosok yang disebut Charlie Chaplin, dan saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara Rismon agar tidak bermain-main dengan masalah ini. Segera ungkap semuanya, siapa yang mendanai isu ini harus diproses,” tegasnya.
“Dari yang saya lihat di media sosial, isu ini harus dituntaskan. Jangan biarkan masalah ini terus berkembang dan dianggap sebagai hal yang biasa, padahal ini merupakan tindakan pidana,” tambahnya.
Sebelumnya, Rismon Sianipar telah menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada hari Jumat, 13 Maret 2026.
“Ya, ijazah Jokowi itu asli. Berdasarkan kajian saya. Saya katakan, truth hurts. Kebenaran itu memang menyakitkan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah jika saya tidak mengungkapkannya dan tidak jujur,” jelas Rismon.
Dalam kesempatan yang sama, Rismon juga menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul akibat kajian yang sebelumnya ia kemukakan.
“Sebagai seorang peneliti, saya bertanggung jawab untuk mengoreksi tulisan saya, bukan untuk menutupi kebenaran agar dianggap bahwa penelitian saya sudah final, sementara sebenarnya masih berlanjut, hanya demi sorak-sorai, fanatisme, atau kepentingan politik praktis,” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: KPK Mengungkap 81 Persen Koruptor Pria Salurkan Uang ke Wanita Simpanan
➡️ Baca Juga: <p>“Rumor Menarik: Fitur Siri Baru, Peluncuran iPhone 18 Pro, Pembaruan HomePod, dan Lainnya”</p>
