Kementerian Sosial (Kemensos) akan memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama pada Februari 2026. Bantuan ini direncanakan untuk lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, sesuai dengan kuota nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jenis bansos yang akan disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, terutama untuk wilayah dengan akses perbankan yang terbatas.
Evaluasi Rutin Data Penerima
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa meskipun jumlah penerima secara keseluruhan tetap, daftar penerima bansos akan bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi akibat proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah.
“Saat ini kami sudah mulai proses penyaluran. Evaluasi akan dilakukan pada bulan April, dan akan ada perubahan daftar penerima karena data selalu diperbarui. Alokasinya tetap sekitar 18 juta KPM, jika ada yang keluar maka akan ada yang masuk sesuai kuota,” jelas Saifullah Yusuf dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara pada Senin (2/2).
Ia menegaskan bahwa status penerima bansos tidak bersifat permanen. KPM yang mendapatkan bantuan di awal tahun bisa saja tidak terdaftar pada tahap berikutnya jika kondisi sosial ekonominya dianggap sudah membaik berdasarkan data terbaru.
Pembaruan data penerima bansos didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi lapangan yang dilaksanakan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi dengan pemerintah daerah. Proses ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perubahan ekonomi keluarga, kelahiran, kematian, serta perpindahan domisili.
Melalui mekanisme ini, Kemensos berupaya memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sambil memberikan kesempatan bagi warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi untuk masuk dalam daftar penerima baru.
Rincian Bantuan BPNT dan PKH Februari 2026
Dalam penyaluran tahap pertama tahun 2026, penerima BPNT akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Dana tersebut akan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, yakni dari Januari hingga Maret 2026, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 600.000 per KPM.
Bantuan BPNT diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Sementara itu, besaran bantuan PKH yang diterima oleh KPM bervariasi tergantung pada komponen yang tertera dalam Kartu Keluarga. Nominal bantuan PKH bisa berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap.
PKH diberikan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga penerima.
Cara Memeriksa Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos untuk periode Februari 2026 secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial. Pengecekan bisa dilakukan dengan menggunakan data KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berikut adalah langkah-langkah untuk cek status penerima bansos secara online:
- Akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah domisili sesuai data KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP
- Ketik kode keamanan (captcha) yang ditampilkan
- Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian
Kemensos mengimbau masyarakat untuk secara rutin memeriksa status kepesertaan bansos, mengingat data penerima dapat berubah sesuai dengan pembaruan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.
➡️ Baca Juga: Huawei Runner Watch: Smartwatch Baru dengan Fitur Olahraga Revolusioner untuk Fitness Anda
➡️ Baca Juga: Realme 16 5G Lolos TKDN, Siap Meluncur Segera di Indonesia?
