Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada tanggal 10 hingga 11 April 2026. Agenda utama dari Munas ini adalah untuk membahas program kerja organisasi dan memilih Ketua Umum IPSI untuk periode 2026 hingga 2030.
Ketua Panitia Munas XVI IPSI, Bayu Syahjohan, menyampaikan bahwa serangkaian kegiatan telah dimulai sejak 9 April 2026 dengan agenda penerimaan peserta dari seluruh pelosok Indonesia.
“Alhamdulillah, semua 38 provinsi turut hadir, termasuk perwakilan dari perguruan-perguruan besar. Hal ini mencerminkan antusiasme yang tinggi terhadap masa depan pencak silat di tanah air,” ungkap Bayu kepada awak media pada Jumat, 10 April 2026.
Pada hari pertama pelaksanaan, fokus acara adalah pada Pramunas atau rapat konsultasi yang bertujuan untuk merumuskan berbagai isu strategis sebelum memasuki sidang utama Munas. Dalam forum ini, sejumlah masalah penting dibahas, termasuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan program kerja, serta langkah-langkah konkret untuk mendorong pencak silat agar dapat berpartisipasi dalam Olimpiade.
Salah satu topik penting yang diangkat adalah usulan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pencapaian target “Road to Olympic”. Bayu menekankan bahwa usaha untuk membawa pencak silat ke Olimpiade bukanlah perkara yang mudah dan memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor.
“Ini bukan tugas yang sepele. Kita memerlukan sinergi dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta sektor lainnya agar pencak silat dapat memenuhi syarat yang ditetapkan secara internasional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pencak silat telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan keberadaannya di 83 negara di berbagai belahan dunia. Namun, masih ada beberapa kendala administratif yang menjadi hambatan. Salah satu tantangan utama adalah belum semua negara tersebut secara resmi mendaftarkan cabang pencak silat ke dalam federasi olahraga nasional yang diakui oleh Komite Olimpiade.
Selain itu, kepatuhan terhadap standar anti-doping internasional juga menjadi tantangan yang perlu segera ditangani. IPSI mengakui bahwa proses pemenuhan syarat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah dinilai sangat krusial, terutama melalui kebijakan strategis seperti Inpres yang dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, termasuk peran perwakilan Indonesia di luar negeri.
➡️ Baca Juga: Bawa Fitur “Game Help”, PlayStation 5 Integrasikan Video Petunjuk Langsung di Dalam Game.
➡️ Baca Juga: Rakit Museum-worthy: 7 Aksesori RGB yang Bisa Disinkron Tanpa Software
