Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi, terutama terlihat dalam pengamanan aksi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026. Di satu sisi, Polri berhasil memfasilitasi aspirasi masyarakat, sedangkan di sisi lain, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dengan tema ‘Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai’, yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Rabu, 2 September 2026.
Syaufuan Rozi, seorang peneliti senior di BRIN, mengungkapkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam cara Polri menangani penyampaian aspirasi masyarakat, terutama selama aksi AMPB pada 27 Agustus tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami karakter dan dinamika massa yang hadir dalam aksi tersebut.
Ia menyebutkan bahwa dalam aksi tersebut, massa terbagi menjadi tiga sesi: pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam diisi oleh kelompok-kelompok Anarko yang sering kali berpotensi memicu kericuhan.
Syaufuan Rozi berpendapat bahwa Polri telah mempelajari pola dan pendekatan baru dalam menangani berbagai kelompok yang terlibat dalam demonstrasi. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tetap berada dalam kerangka demokrasi yang sehat.
Menurutnya, Polri sudah sangat memahami mana aspirasi resmi dari masyarakat yang harus diperhatikan dan mana kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Hal ini menegaskan posisi Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
Selain memberikan apresiasi terhadap metode penanganan yang dilakukan, Syaufuan juga memberikan pandangannya mengenai langkah mitigasi terhadap kelompok Anarko yang kerap dituding sebagai penyebab kericuhan dalam aksi massa. Ia menekankan bahwa pendekatan konflik tidak selalu harus dilakukan dengan mengerahkan kekuatan aparat secara langsung.
Syaufuan menambahkan bahwa Polri tentunya sudah mendeteksi keberadaan kelompok-kelompok tersebut. Ia menyarankan bahwa saat menghadapi kelompok Anarko, aparat sebaiknya melakukan mitigasi konflik dengan cara menghindari konfrontasi. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan, yang bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik.
Sementara itu, Faisal Lohy, seorang pengamat kebijakan publik, memberikan penghargaan sekaligus catatan penting mengenai kinerja Polri dalam menjaga keamanan selama aksi pada 27 Agustus. Ia secara objektif menilai bahwa Polri memainkan peran krusial dalam menjaga demokrasi melalui pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Pasar Mobil Listrik Melonjak Dua Kali Lipat, Mendorong Kenaikan Konsumsi Listrik
➡️ Baca Juga: 5 Tool AI Gratis 2026 untuk Desain, Penulisan, dan Edit Video
