Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, mengungkapkan bahwa pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan adanya tekanan struktural yang signifikan dalam pengelolaan fiskal di Indonesia.
Ia mencatat bahwa pendapatan negara pada tahun tersebut hanya tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun. Sementara belanja negara tetap tinggi, mencapai Rp3.451,4 triliun, yang menyebabkan defisit melebar hingga Rp695,1 triliun, setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mendekati batas maksimal 3 persen yang diatur oleh undang-undang.
Eric menjelaskan bahwa kekurangan pendapatan, terutama dari sektor pajak, menjadi penyebab utama ketidakseimbangan dalam fiskal. Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp2.217,9 triliun, atau 89,0 persen dari target, dengan selisih sekitar Rp273 triliun.
Pelemahan ini, menurutnya, mengancam fungsi pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara dan semakin memperburuk ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Di sisi lain, meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil mencapai 104 persen dari target, atau sekitar Rp534,1 triliun, surplus tersebut relatif kecil dan tidak mampu menutupi kesenjangan yang besar dalam sektor pajak.
Eric juga menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam alokasi belanja, yang menunjukkan lemahnya disiplin fiskal. Belanja dari Kementerian dan Lembaga tercatat melonjak hingga Rp1.500,4 triliun, atau 129,3 persen dari target, sementara belanja non-Kementerian dan Lembaga yang mencakup subsidi dan perlindungan sosial hanya terealisasi sebesar 71,5 persen, atau Rp1.102,0 triliun.
Ketidakseimbangan yang terjadi ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam pengendalian anggaran, tetapi juga dapat berpotensi mengurangi efektivitas belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa mendatang.
Eric mengingatkan bahwa penurunan keseimbangan primer dari target Rp63,3 triliun menjadi defisit Rp180,7 triliun merupakan indikasi serius meningkatnya tekanan fiskal yang dihadapi oleh negara.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang tidak sepenuhnya diarahkan untuk belanja produktif, melainkan juga digunakan untuk menutup kewajiban fiskal yang ada.
Di sisi lain, pembiayaan anggaran mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp744,0 triliun atau 120,8 persen dari target, yang berpotensi meningkatkan risiko utang dan beban biaya pembiayaan di masa depan.
Eric menekankan pentingnya melakukan konsolidasi fiskal yang kredibel pada tahun 2026. Ia mengamati bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dengan fokus pada peningkatan penerimaan pajak menjadi Rp2.693,7 triliun, serta menekan defisit agar berada di level 2,68 persen dari PDB.
➡️ Baca Juga: Waspada! 8 VPN Gratis 2026 Diduga Jual Data ke Pihak Ketiga
➡️ Baca Juga: Bandai Namco Tolak Dark Souls 3 Kali Ini Alasannya Gila
