Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa untuk menjaga ketahanan nasional dari berbagai ancaman, termasuk krisis energi, pemerintah telah membentuk gugus tugas yang bertugas menangani hambatan usaha, atau yang dikenal sebagai debottlenecking. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi struktural yang lebih luas.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya dalam agenda Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia, yang berlangsung antara 13 hingga 17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.
Purbaya menekankan bahwa di tengah krisis energi yang disebabkan oleh konflik global saat ini, pelajaran berharga yang dapat diambil adalah bahwa ketahanan Indonesia tidak hanya bergantung pada langkah-langkah darurat, tetapi juga pada reformasi struktural yang telah dilaksanakan jauh sebelum krisis ini terjadi.
Dia menambahkan bahwa ketegangan di Timur Tengah menjadi pengingat penting bahwa efisiensi dalam proses dan perizinan adalah kunci untuk mencapai ketahanan energi. Oleh karena itu, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) bertujuan untuk menangani keluhan-keluhan yang dihadapi oleh dunia usaha, sebagai salah satu langkah reformasi penting yang diambil pemerintah Indonesia.
Selain itu, Purbaya juga menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempercepat reformasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan dalam impor energi. Ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan keberlanjutan pasokan energi di dalam negeri.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, Purbaya mengungkapkan bahwa kekhawatiran utama terkait ketidakseimbangan eksternal terletak pada potensi risiko yang mencakup volatilitas arus modal, tekanan inflasi, serta dampak dari sistem keuangan global yang mungkin merugikan.
Walaupun konflik tersebut dapat menyebabkan guncangan melalui harga energi dan biaya pengiriman yang meningkat, Purbaya menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik dibandingkan dengan banyak negara lain yang menghadapi situasi serupa.
Dia juga mengakui bahwa Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar US$1,8 miliar dan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah. Namun, defisit fiskal Indonesia tetap terkendali di bawah 3 persen, dan cadangan devisa negara tetap dalam kondisi memadai.
Purbaya meyakini bahwa ini menjadi bukti bahwa kredibilitas makro-finansial Indonesia berfungsi dengan baik pada saat yang sangat krusial, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, Purbaya menambahkan bahwa dalam kondisi penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah jangka 10 tahun telah meningkat, tetapi masih dalam batasan asumsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa harus mengabaikan dukungan untuk kelompok masyarakat yang rentan atau melanggar batas defisit fiskal yang telah ditentukan.
➡️ Baca Juga: Tragedi Surat Siswa SD Gantung Diri di Ngada NTT: Pesan Terakhir untuk Mama
➡️ Baca Juga: 10 Tips Windows 11: Software & Setting agar Laptop Ngebut & Ringan
