Malaysia telah resmi menarik diri dari perjanjian perdagangan yang sebelumnya dijalin dengan Amerika Serikat. Negara ini menjadi yang pertama mengakhiri kesepakatan yang dibentuk di bawah strategi tarif timbal balik yang dicanangkan oleh Washington, seperti yang dilaporkan oleh berbagai sumber. Langkah ini dapat memicu negara-negara mitra dagang AS lainnya untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan serupa yang telah mereka tanda tangani.
Dalam pengumumannya pada 15 Maret 2026, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani, menyatakan bahwa Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) dengan Amerika Serikat kini telah “batal demi hukum.” Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan dagang antara kedua negara.
Keputusan Malaysia ini datang setelah Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan pada 20 Februari 2026, yang membatalkan tarif timbal balik yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa presiden tidak memiliki kekuasaan untuk memberlakukan tarif yang bersifat luas berdasarkan undang-undang tersebut, yang pada gilirannya menghilangkan dasar hukum dari perjanjian yang ada.
Johari Abdul Ghani menegaskan, “Kesepakatan itu tidak ditangguhkan. Itu telah dibatalkan dan tidak lagi berlaku.” Ia juga menambahkan bahwa Amerika Serikat kini dapat memanfaatkan alat lain, seperti tarif berdasarkan Pasal 122 atau investigasi berdasarkan Pasal 301, untuk merespons situasi ini.
Perjanjian yang ditandatangani pada 26 Oktober 2025 di Kuala Lumpur oleh Anwar Ibrahim dan Donald Trump, saat itu dipimpin oleh Tengku Zafrul Aziz sebagai Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia. Proses negosiasi ini melibatkan berbagai aspek yang kompleks.
Mengacu pada kesepakatan yang telah disepakati, Malaysia sebelumnya berhasil menghindari tarif yang awalnya dapat mencapai 47%. Melalui negosiasi yang panjang, tarif tersebut berhasil diturunkan menjadi 24% dan kemudian mencapai sekitar 19%. Sebagai gantinya, Malaysia setuju untuk memberikan akses pasar yang lebih luas dan konsesi kebijakan kepada Amerika Serikat.
Langkah Malaysia ini menggarisbawahi dilema yang dihadapi oleh negara-negara lain yang telah menandatangani kesepakatan serupa dengan AS. Dengan putusan Mahkamah Agung AS pada Februari 2026, kebijakan tarif timbal balik yang menjadi dasar perjanjian tersebut telah runtuh. Pemerintahan Trump kemudian memberlakukan tarif tetap sebesar 10% berdasarkan Pasal 122, yang berlaku secara merata kepada semua mitra dagang.
Dua faktor utama mungkin akan mendorong lebih banyak negara untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan perdagangan yang ditandatangani dengan Amerika Serikat di bawah strategi tarif timbal balik. Pertama, nilai ekonomi dari kesepakatan tersebut telah berkurang secara signifikan setelah putusan Mahkamah Agung, yang membuat banyak negara merasa bahwa mereka tidak lagi mendapatkan manfaat yang layak dari perjanjian tersebut.
Dengan situasi yang berubah ini, perhatian kini tertuju pada apakah Indonesia, sebagai salah satu negara yang menjalin hubungan dagang dengan AS, akan mengambil langkah serupa. Keputusan Malaysia mungkin menjadi cerminan bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali posisi mereka dalam kesepakatan perdagangan yang ada.
Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang bagaimana negara-negara di kawasan ini akan merespons perubahan kebijakan perdagangan global. Apakah mereka akan tetap bertahan pada kesepakatan yang ada, ataukah akan mengikuti jejak Malaysia dalam membatalkan perjanjian yang dirasa tidak lagi menguntungkan?
Dengan ketidakpastian yang melanda pasar global dan dinamika politik yang terus berubah, negara-negara seperti Indonesia perlu mengkaji dengan cermat setiap keputusan yang diambil. Mereka harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kesepakatan perdagangan dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian domestik mereka.
Menghadapi tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai mitra dagang sambil tetap berpegang pada kepentingan nasional. Kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.
Dalam konteks ini, langkah Malaysia bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara. Setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan matang, untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan politik negara tetap terjaga.
Dengan demikian, ke depan, keputusan yang diambil oleh negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia, akan menjadi faktor penentu dalam pembentukan pola baru dalam perdagangan internasional.
➡️ Baca Juga: Kode Bisa Dilihat Semua Orang, Benarkah Open Source Lebih Aman?
➡️ Baca Juga: PS5 Pro Hanya 5 Game “8K” 30-60fps, Sisanya 4K Kok Bisa
