Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui BKKBN telah membuka saluran untuk aduan dan konsultasi bagi masyarakat terkait tempat penitipan anak (TPA) atau daycare yang memiliki masalah di daerah masing-masing.
Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa aduan tersebut dapat disampaikan melalui tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di berbagai wilayah. Tim ini terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB yang memiliki salah satu misi penting yaitu melindungi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
“Kita sudah mempersiapkan saluran aduan. Apabila ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silakan disampaikan. Kami memiliki program bernama Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), meskipun ada persyaratan ketat, di mana pengasuhnya wajib memiliki sertifikat,” ungkapnya saat mengunjungi keluarga yang berisiko stunting di Lebak, Banten, pada Kamis, 30 April 2026.
Wihaji menekankan bahwa saat ini terdapat 3.200 Tamasya yang berada di bawah pengawasan Kemendukbangga/BKKBN, yang operasionalnya telah mematuhi standar yang ditetapkan, dengan pengasuh yang sudah tersertifikasi.
“Kami juga meminta data dari ibu-ibu korban. Jika mereka memerlukan konsultasi, kami siap membantu, menjelaskan untuk apa dan bagaimana. Yang terpenting, masyarakat harus hati-hati dalam memilih daycare, karena insiden yang terjadi di Yogyakarta menjadi pelajaran berharga, di mana terungkap bahwa ada daycare yang tidak berizin dan terlibat dalam penyalahgunaan,” tambahnya.
Wihaji juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap insiden yang melibatkan Daycare Little Aresha di Yogyakarta dan Daycare Baby Preneur di Banda Aceh.
“Sayangnya, daycare di Yogyakarta tersebut beroperasi tanpa izin. Oleh karena itu, kami menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwenang untuk diambil tindakan. Kami akan memantau perkembangan dari kementerian,” jelasnya.
Kepala BKKBN itu juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan daycare sebagai solusi bagi masalah terkait tenaga kerja, sehingga kehadiran daycare seharusnya memberikan manfaat yang signifikan.
“Jangan sampai daycare justru menjadi sumber masalah baru,” tegas Wihaji.
Oleh karena itu, sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, salah satu komitmen yang harus dijalankan adalah terkait posyandu yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen untuk memperkuat perlindungan anak melalui TPK, guna mendampingi generasi masa depan dari hulu.
➡️ Baca Juga: PPSSPP 2012 Tapi Baru Kencang 5 Tahun Belakangan Ini Faktanya
➡️ Baca Juga: 5 Pemain Timnas Indonesia Terlibat Kasus, Menyebabkan Terlambat Latihan dan Keterlambatan Hadir
