Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Irfan, memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan mengenai wacana war tiket haji bersama Komisi VIII DPR RI. Keputusan ini diambil dalam konteks upaya untuk fokus pada pengelolaan pemberangkatan haji yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2026.
Gus Irfan menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah saat ini lebih mengutamakan persiapan untuk penyelenggaraan haji mendatang, yang akan segera dilaksanakan.
“Jika pembahasan ini dirasa terlalu cepat, maka kita akan menunda diskusi sampai saat yang tepat, sembari menyelesaikan persiapan haji yang sudah di depan mata,” ungkap Gus Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 April 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa isu mengenai war tiket haji menjadi topik yang sedang dibahas di internal Kementerian Haji. Gus Irfan mengakui bahwa ia adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah war tiket tersebut.
“Saya mengakui bahwa wacana war tiket ini memang merupakan topik yang kami diskusikan di Kementerian Haji. Jika ada yang bertanya siapa yang pertama kali mengusulkan istilah ini, saya adalah orangnya,” jelasnya.
Sebelumnya, wacana mengenai war tiket yang diusulkan oleh Kementerian Haji dan Umrah mendapatkan penolakan dari beberapa anggota Komisi VIII DPR RI dalam rapat pada hari yang sama.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta agar pembahasan tentang war tiket haji dihentikan. Ia berpendapat bahwa saat ini pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan efektif.
“Menurut saya, pembahasan mengenai war tiket sebaiknya dihentikan sementara, mengingat kita harus lebih memprioritaskan pengelolaan sistem yang terbaik,” ujar Maman dalam rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah pada Selasa, 14 April 2026.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR memiliki komitmen untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Maman bahkan menyatakan bahwa persiapan yang dilakukan kali ini termasuk yang paling matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami bertindak sebagai juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa tidak ada persiapan yang lebih sistematis dan siap dibandingkan persiapan haji tahun ini,” papar Maman.
Penolakan terhadap wacana war tiket juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi VIII, M Husni SE. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, yang harus dipertimbangkan dengan matang.
➡️ Baca Juga: Pengaruh Pro Player: Hero-Hero yang Dinerf Setelah Mendominasi Turnamen Dota 2
➡️ Baca Juga: Vadel Badjideh Dikenai Tagihan Utang Lolly Sebesar Rp30 Juta
