Purbaya Diharapkan Segera Mitigasi Risiko APBN akibat Harga Minyak di Atas US$100 dan Dolar AS Menguat

Dave Clary7 jam ago

1 1 minute read

Purbaya Diharapkan Segera Mitigasi Risiko APBN akibat Harga Minyak di Atas US0 dan Dolar AS Menguat

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah mitigasi fiskal untuk mengatasi dampak lonjakan harga minyak global dan penguatan nilai dolar Amerika Serikat. Situasi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi.

Harga minyak dunia kini telah menembus angka US$100 per barel sejak tanggal 8 Maret 2026, dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini juga membuat nilai tukar rupiah melemah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan minggu ini.

M. Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, mengungkapkan bahwa kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS bisa memberikan tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini terutama berpengaruh pada pos subsidi energi, yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.

“Pemerintah harus menanggapi dengan serius lonjakan harga minyak dunia yang kini melebihi US$100 per barel, serta penguatan dolar AS. Dampak terhadap APBN berpotensi sangat besar, terutama terkait beban subsidi energi,” ujar Sarmuji di Jakarta, pada 10 Maret 2026.

Sarmuji juga mengingatkan bahwa penguatan dolar AS berdampak langsung pada utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, nilai utang yang denominasi dalam dolar otomatis meningkat ketika dihitung dalam rupiah, sehingga menciptakan beban tambahan.

“Penguatan dolar AS meningkatkan beban utang luar negeri dalam denominasi rupiah. Ini berarti kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar saat dikonversi ke dalam rupiah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sarmuji meminta Kementerian Keuangan untuk segera melakukan simulasi berbagai skenario yang dapat membantu pemerintah mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin timbul jika kondisi global ini terus berlanjut.

“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu segera melaksanakan simulasi dan mitigasi untuk memastikan validitas APBN kita. Konsekuensinya terhadap beban APBN pasti akan tinggi, terutama untuk subsidi,” ujarnya.

Sarmuji juga menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Menteri Keuangan harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Situasi saat ini memerlukan keterbukaan agar pemerintah, DPR, dan publik memahami langkah-langkah mitigasi yang akan diambil,” tegasnya.