Opini

Pendidikan Vokasi yang Kian Menggoda!

 

Jakarta, iyf.or.id – Saat ini pendidikan vokasi menjadi salah satu alternative pilihan menarik bagi kalangan muda Indonesia. Ini terlihat dari jumlah peminat pendidikan vokasi yang terus meningkat. Selain itu, lembaga pendidikan yang membuka program pendidikan vokasi makin banyak dan beragam.

Menurut data yang dihimpun tim Indonesia Youth Forum (IYF) dan MataAir Foundation, peminat pendidikan vokasi masih cukup tinggi. Tim IYF bersama MataAir Foundation mengumpulkan data dari perguruan tinggi negeri yang menyediakan jenjang pendidikan vokasi.

Di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta misalnya, jumlah peminat cukup banyak. Data pendaftar pendidikan vokasi yang dikumpulkan di 2017. Pendaftar yang bersaing memperebutkan kursi di pendidikan vokasi mencapai 7.041 peserta. Padahal daya tampung atau kursi yang disediakan hanya 2.266 orang. Berarti satu kursi diperebutkan 3 orang atau rasionya 1:3.

Tak kalah ketat, persaingan memperebutkan jatah kursi program vokasi Universitas Indonesia. Pada 2017, peminat pendidikan vokasi mencapai 9.750 orang. Padahal data tampung  330 siswa. Artinya dalam setiap satu kursi diperebutkan kurang lebih 29 orang atau rasio 1:29.

Dua universitas lainnya yaitu  Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Diponegoro juga kebanjiran peminat. Di universitas Airlangga misalnya, peserta ujian masuk vokasi pada 2018 mencapai 3.471 orang, padahal daya tampung cuma 1.355 orang.

Hal yang sama juga berlaku di Universitas Diponegoro. Pada 2018 peminat pendidikan vokasi mencapai 31.160 orang dengan daya tampung 2.180 orang. Artinya, setiap satu kursi diperebutkan 14 orang.

Prospek Pendidikan Vokasi

Salah satu alasan banyaknya peminat pendidikan vokasi karena lulusan vokasi punya prospek peluang kerja yang lebih pasti. Di tengah persaingan kerja yang begitu ketat pendidikan vokasi menjadi solusi tepat untuk bisa bersaing mendapatkan lapangan kerja. Karena pendidikan vokasi didisain menyiapkan tenaga yang punya ketrampilan. Porsi kurikulum pun didisain 70 persen praktik dan 30 persen teori. 

Selain itu ekspektasi besar terhadap peminat pendidikan vokasi karena menganggap manfaat yang didapat lebih besar seperti,jejaring, ketrampilan, skill, dan prospek langsung kerja setelah lulus. 

Namun, jalannya pendidikan vokasi tidak semulus yang di bayangkan. Di Indonesia sendiri, pendidikan vokasi sampai saat ini masih mengalami banyak kendala, mulai penyerapan lulusan, fasilitas praktik, jumlah guru, kurikulum.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa lulusan pendidikan vokasi disiapkan diserap industri malah tidak terserap dan menambah pengangguran. Pada Februari 2014 misalnya, angka pengangguran tercatat sebanyak 195.258 orang. Lalu per Februari 2015 angka pengangguran meningkat cukup banyak menjadi 254.312 orang. Sementara pada Februari 2016, jumlahnya menurun sedikit menjadi 249.362 orang. Terakhir pada Februari 2017, angka penganggurangan hampir sama dengan tahun lalu namun cenderung naik sebesar 249.705.

Data terbaru per Februari 2018 data pengangguran dari lulusan vokasi mencapai 7,92 persen. Presentasi ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 dan 2016 yang masing-masing 6,88 persen, 6,35 persen.

Kebijakan Pemerintah

Tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini sungguh ironis. Lulusan pendidikan vokasi yang seharusnya bisa langsung diserap dunia industri malah justru menjadi pengangguran baru.

Salah satu yang menjadi sorotan pemerintah adalah masih belum link and match pendidikan vokasi dengan industri. Dalam sebuah kesempatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi disebabkan karena belum link and matchnya dengan industri. Ini sudah berlangsung hampir 20 tahun. Implikasinya justru banyak lulusan sekolah vokasi yang tidak terserap industri alias menganggur.

Persoalan ini juga diiyakan oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Bambang mengatakan bahwa banyaknya pengangguran lulusan pendidikan vokasi dikarenakan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini.

Pemerintah melihat persoalan ini terus berusaha melakukan perbaikan melalui berbagai macam kebijakan. Pada 2016 misalnya presiden mengeluarkan Inpres N0. 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian, pada Agustus 2018 dalam rapat kabinet, presiden menginstruksikan jajaran menterinya untuk memprioritaskan program yang ada kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Bahkan pemerintah siap berinvestasi melalui RAPBN 2019 di penguatan pendidikan vokasi demi mengejar kualitas sumber daya manusia.

Presiden juga melakukan safari ke berbagai pesantren dalam rangka mendorong peran serta pesantren meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalu penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi, pembangunan balai latihan kerja, pendidikan pusat-pusat inkubasi bisnis santri.

Terbaru, di rapat tahunan MPR (16/8) di Kompleks Parlemen Senayan, secara eksplisit Presiden menyatakan komitmennya tingkatkan kualitas pendidikan vokasi. Bahkan presiden siap  memperbanyak balai latihan kerja serta program sertifikasi.

Ini tentu menjadi kabar gembira bagi penyelenggara dan peminat pendidikan vokasi. Tinggal bagaimana kerjasama penyelenggara pendidikan vokasi, pemerintah, dan industri mendisain dan memformulasikan agar pendidikan vokasi semakin berkualitas dan bisa diterima dunia industri. Ke depan pendidikan vokasi akan menjadi kunci Indonesia menjadi kekuatan utama ekonomi di ASEAN, Asia, bahkan dunia. (ktm/iyf)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.