Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional yang berlaku selama satu tahun. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dampak negatif dari konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang berpotensi mengganggu kestabilan pasokan energi di negara tersebut.
Pemerintah Filipina mengindikasikan bahwa ketegangan yang berlangsung di kawasan Timur Tengah dapat menyebabkan risiko signifikan terhadap ketersediaan energi di dalam negeri. Dalam pernyataan resmi, pemerintah menekankan bahwa kondisi ini merupakan ancaman yang sangat mendesak.
“Dengan ini, kami menyatakan status darurat energi nasional sehubungan dengan konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah, serta ancaman nyata yang dapat memengaruhi ketersediaan dan stabilitas pasokan energi di negara ini,” bunyi pernyataan Presiden Filipina dalam rilisnya, yang dirilis pada tanggal 28 Maret 2026.
Keputusan tersebut memberikan kewenangan kepada Departemen Energi untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam praktik penimbunan atau yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak wajar dari penjualan bahan bakar minyak (BBM).
Data terbaru yang dirilis pemerintah pada tanggal 20 Maret menunjukkan bahwa cadangan bahan bakar Filipina hanya cukup untuk bertahan sekitar 45 hari ke depan. Untuk mengantisipasi kemungkinan krisis energi, pemerintah tengah berupaya untuk mendapatkan tambahan pasokan minyak sekitar 1 juta barel guna memperkuat cadangan energi nasional.
Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat, Jose Manuel Romualdez, mengungkapkan bahwa mereka sedang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengecualian dalam mengimpor dari negara-negara yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia di dalam negeri.
Pemerintah juga memberikan keleluasaan lebih kepada Departemen Energi untuk langsung menangani praktik penimbunan atau spekulasi harga bahan bakar, serta mempercepat proses pengamanan kontrak pasokan energi.
“Deklarasi ini memungkinkan pemerintah, melalui Departemen Energi dan lembaga terkait lainnya, untuk mengambil langkah-langkah responsif dan terkoordinasi dalam menghadapi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik,” lanjut pernyataan tersebut.
Di tingkat domestik, pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan sebesar 5.000 peso kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu, layanan bus gratis juga disediakan bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota untuk membantu mobilitas mereka.
Penting untuk dicatat bahwa penetapan status darurat energi ini terjadi karena Filipina tergolong sebagai negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar. Sekitar 60 persen dari kebutuhan listrik di negara ini masih bergantung pada batu bara, yang menunjukkan kerentanan sistem energi nasional.
➡️ Baca Juga: Ketegangan Antargenerasi: Konflik antara Scene Game Retro (Speedrunning) dengan Kultur E-Sports Modern yang Serba Terorganisir