Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan mengamankan 16 individu di Tulungagung. Di antara mereka, terdapat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang menjadi sorotan utama dalam penangkapan ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kepada wartawan pada Jumat, 10 April 2026, bahwa timnya berhasil menangkap total 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah.
Namun, Budi belum bisa memberikan informasi lebih rinci mengenai identitas dari 15 orang lainnya yang juga ditangkap dalam operasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa KPK masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus ini.
“Kami akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini,” tambahnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari individu-individu yang ditangkap sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Sebelum penangkapan di Tulungagung, KPK telah melaksanakan beberapa OTT di berbagai wilayah. Pada awal tahun 2026, mereka melakukan penangkapan terhadap delapan orang dalam operasi pertama yang terjadi pada 9-10 Januari. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada periode 2021-2026.
Kemudian, pada 19 Januari 2026, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, yang kemudian diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasus ini melibatkan pemerasan dengan modus imbalan proyek serta dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Selanjutnya, KPK kembali melakukan OTT pada tanggal yang sama, dengan menahan Bupati Pati, Sudewo. Pada 20 Januari 2026, Sudewo diumumkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Pada 4 Februari 2026, KPK melaksanakan OTT keempat di kantor KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan ini berhubungan dengan penyimpangan dalam proses restitusi pajak di lingkungan kantor tersebut.
Di hari yang sama, KPK juga mengumumkan OTT kelima yang melibatkan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Ia ditangkap terkait kasus importasi barang tiruan dan pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
KPK melanjutkan rangkaian OTT pada 5 Februari 2026 dengan penangkapan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dalam operasi ini, KPK menetapkan Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, sebagai tersangka, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya, yang merupakan anak perusahaan Kemenkeu.
Dengan serangkaian penangkapan yang dilakukan KPK, terlihat bahwa lembaga antikorupsi ini berkomitmen untuk terus memberantas praktik korupsi di berbagai lapisan pemerintahan. Kejadian di Tulungagung menjadi salah satu contoh nyata upaya KPK dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi di sektor publik.
➡️ Baca Juga: <p>“Pembongkaran AirTag 2: Penghapusan Speaker Kini Lebih Menantang”</p>
➡️ Baca Juga: Mobile Legends Season 17 Rrq Hoshi Tuker 3 Pemain Baru Bisa Jadi Jawara Lagi Ini Roster
