Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menggarisbawahi isu kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam pandangannya, ancaman dari populisme otoriter yang semakin marak di berbagai belahan dunia perlu diwaspadai. Hasto mengusulkan lima agenda strategis yang dirancang untuk memperkuat ketahanan demokrasi, termasuk penegakan supremasi hukum, penguatan lembaga partai politik, dan perkuatan masyarakat sipil.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam keynote address berjudul “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” pada acara pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia serta 9th CALD Party Management Workshop yang berlangsung di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Jumat, 4 September 2026.
Forum internasional ini, yang diorganisir oleh Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, dihadiri oleh puluhan delegasi dari berbagai negara yang berkomitmen pada isu demokrasi.
Hasto mengamati bahwa fenomena populisme otoriter sering kali memanfaatkan bahasa dan narasi yang dekat dengan masyarakat untuk meraih dukungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, hal ini bisa berujung pada penggerogotan institusi demokrasi, penekanan terhadap kebebasan pers, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum.
Saat membahas dinamika demokrasi Indonesia dan menjelang Pemilu 2024, Hasto menekankan bahwa kedaulatan rakyat merupakan esensi dari PDI Perjuangan. Dia menilai, Pemilu 2024 dapat dijadikan indikator kemenangan populisme otoriter yang telah dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Presiden Jokowi. Menurutnya, pelanggaran norma-norma demokrasi, pelemahan masyarakat sipil, dan kemunduran demokrasi semakin terlihat nyata.
Hasto mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi dapat terjadi akibat kegagalan partai politik dalam menjalankan perannya sebagai pengawal demokrasi. Dalam konteks ini, kekuasaan berisiko terkonsentrasi dan terjerat oleh kepentingan oligarki yang tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi.
“Walaupun kita merasa prihatin dengan situasi ini, ini adalah kritik yang harus diterima oleh semua pihak untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berfungsi dan rakyat tetap berdaulat,” ungkap Hasto.
Untuk menghadapi tantangan ini dan membangun ketahanan demokrasi, Hasto mengusulkan lima agenda strategis yang didasarkan pada pengalaman empiris dari proses pelembagaan PDI Perjuangan selama ini.
Agenda pertama adalah Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy). Strategi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam lingkungan yang aman dan bebas sebagai landasan demokrasi. Di sisi lain, lembaga negara diharapkan dapat beroperasi dengan netralitas dan akuntabilitas, serta menghindari konsentrasi kekuasaan, praktik korupsi, penyebaran disinformasi, dan personalisasi kekuasaan kepada individu tertentu.
Hasto melanjutkan dengan agenda kedua, yaitu penguatan lembaga politik. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas partai politik untuk menjalankan fungsinya secara efektif sebagai wakil rakyat dan penjaga nilai-nilai demokrasi.
Agenda ketiga berfokus pada perbaikan sistem pemilu. Hasto berpendapat bahwa pemilu yang transparan dan adil adalah kunci untuk mencegah kemunduran demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menjamin akses yang setara bagi semua calon dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu.
Selanjutnya, agenda keempat adalah edukasi politik yang mendalam. Hasto menekankan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik.
Agenda terakhir adalah penguatan masyarakat sipil. Hasto percaya bahwa masyarakat sipil yang kuat akan berfungsi sebagai pendorong bagi perubahan positif dan pengawasan terhadap pemerintah, sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi.
Dalam konteks ini, Hasto menegaskan bahwa semua agenda tersebut harus dilaksanakan secara sinergis agar dapat mengatasi ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Setiap elemen masyarakat diharapkan berkontribusi dalam upaya ini, demi memastikan bahwa demokrasi tetap terjaga dan berkembang dengan baik.
Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk menyadari peran mereka dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Hasto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, melibatkan diri, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi untuk masa depan yang lebih baik.
➡️ Baca Juga: Polri Siapkan 161 Ribu Personel untuk Amankan Arus Mudik Lebaran 2026
➡️ Baca Juga: 5 Software Uninstaller Terbaik: Hapus Software Sampai Tuntas di Windows