Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, memberikan dukungan penuh terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden RI untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Fokus utama evaluasi ini adalah pada pencabutan IUP yang bermasalah, khususnya yang terletak di kawasan hutan lindung dan area konservasi.
Jamaludin menegaskan bahwa arahan Presiden menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan nasional. Ia percaya bahwa langkah ini akan menciptakan sistem yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Keputusan Presiden untuk mencabut IUP yang tidak sesuai, terutama di area hutan lindung, adalah tindakan tegas yang perlu mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ini penting untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan tetap berada dalam kerangka hukum dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 10 April 2026.
Politikus dari Partai Golkar tersebut menganggap bahwa penataan IUP adalah sebuah momentum yang krusial untuk menyelesaikan berbagai masalah perizinan yang telah ada, termasuk isu legalitas, kesesuaian dengan tata ruang, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Jamaludin juga menunjukkan dukungannya terhadap langkah proaktif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menindaklanjuti instruksi Presiden. Evaluasi menyeluruh terhadap IUP, termasuk yang terletak di kawasan hutan, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor mineral dan batu bara secara komprehensif.
“Langkah yang diambil oleh Menteri ESDM mencerminkan komitmen pemerintah dalam menata kembali izin-izin pertambangan agar lebih akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penertiban terhadap IUP yang bermasalah akan memberikan dampak positif bagi kualitas investasi di sektor pertambangan. Hanya pelaku usaha yang patuh dan memiliki kinerja baik yang akan diizinkan untuk melanjutkan operasional mereka.
Selain itu, Jamaludin menyoroti pentingnya adanya sinkronisasi antara IUP dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal ini bertujuan agar produksi mineral dan batu bara tetap terjaga, mendukung stabilitas harga, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan. Mereka akan memastikan bahwa proses evaluasi dan penertiban IUP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Pelatih Barcelona Hansi Flick Siap Hadapi Newcastle United di Babak 16 Besar Liga Champions
➡️ Baca Juga: Trump Mengonfirmasi Tewasnya 3 Tentara AS dalam Serangan, Potensi Kematian Tambahan Mungkin Ada
