Jakarta – Rencana aksi massa yang akan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI perlu dilihat dengan perspektif yang lebih luas. Ini bukan sekadar dinamika politik dalam negeri, tetapi juga terkait dengan persaingan geopolitik yang semakin rumit.
Sejumlah kelompok masyarakat dilaporkan akan mengajukan tuntutan mengenai percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta langkah-langkah pemberantasan korupsi. Di sisi lain, terdapat kelompok lain yang juga akan menyampaikan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta.
Eli Salomo, seorang aktivis dari 98 Resolution Network, berpendapat bahwa aksi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka adalah bagian integral dari demokrasi yang harus dihargai.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi adanya pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan celah dalam ruang demokrasi ini demi kepentingan kelompok tertentu atau bahkan negara lain.
“Demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang dijunjung tinggi. Pemerintah Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melindungi hak ini, tetapi kita harus berhati-hati ketika aspirasi yang seharusnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa justru disusupi oleh kepentingan pihak lain yang menciptakan ketidakpastian,” jelas Eli dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia menambahkan bahwa akibat dari keterbukaan global dan persaingan pengaruh antara negara-negara besar, berbagai cara ditempuh untuk mendominasi, mulai dari negosiasi hingga menciptakan kondisi ketidakstabilan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan opini yang merugikan, amplifikasi informasi di media sosial, disinformasi, provokasi, serta pemanfaatan konflik domestik.
“Proxy tidak selalu berarti aktor bersenjata. Dalam era perang informasi, masyarakat, media sosial, dan perselisihan politik dapat menjadi medan pertempuran pengaruh yang signifikan,” ungkapnya.
Presiden Prabowo menyadari bahwa pelaksanaan Program Asta cita memerlukan kebijakan luar negeri yang tepat. Kita tidak lagi hanya menjadi objek dalam arena global, tetapi harus berperan sebagai subjek. Kita tidak mendukung satu blok global, melainkan membangun kolaborasi dengan berbagai negara untuk mengejar kepentingan nasional kita. Posisi geopolitik Indonesia yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo adalah bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bukan negara yang berpikiran inferior.
➡️ Baca Juga: Tips Meningkatkan Daya Tahan Pergelangan Tangan Dalam Badminton
➡️ Baca Juga: Anggota DPR Dukung Evaluasi Izin Tambang Bermasalah di Kawasan Hutan oleh Presiden